pendamping-desa.com-Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional, terutama melalui langkah nyata seperti pembentukan koperasi desa. Koperasi desa sebagai lembaga ekonomi rakyat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Untuk itu, proses pembentukan koperasi harus dilaksanakan secara transparan dan sistematis melalui forum musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil.
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan musyawarah desa khusus tersebut adalah pembentukan panitia pelaksana. Panitia ini dibentuk secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas mengorganisasikan seluruh proses pembentukan koperasi yang dinamakan Koperasi Desa Merah Putih.
SK pembentukan panitia Musyawarah Desa ini memberikan dasar hukum yang kuat agar proses administrasi dan pelaksanaan musyawarah desa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan penunjukan panitia yang melibatkan unsur BPD, perangkat desa, Pendaping Desa/Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga Haraan (PKH), serta unsur masyarakat seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), proses musyawarah menjadi representatif dan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat secara luas.
Partisipasi aktif dari berbagai elemen ini sangat penting agar saat koperasi terbentuk nanti, koperasi tersebut benar-benar menjadi milik bersama yang didukung oleh seluruh warga desa. Oleh sebab itu, keberadaan SK panitia musyawarah khusus ini merupakan langkah awal dan krusial dalam pengembangan koperasi desa.
Berikut Contoh SK Panitia Musdes Koperasi Desa Merah Putih silahkan >>Download<< dibawah ini:
Tags:
KABAR DESA