pendamping-desa.com-Pernahkah Anda mendengar tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)? Lembaga ini semakin populer sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun, apa sebenarnya yang menjadi dasar hukum BUMDes? Mengapa keberadaannya begitu penting dan diatur dalam berbagai regulasi? Jika Anda penasaran dan ingin memahami fondasi hukum yang menjadi landasan BUMDes, simak artikel ini sampai selesai!
Apa Itu BUMDes dan Mengapa Perlu Dasar Hukum yang Kuat?
BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh desa untuk mengelola aset, jasa, atau usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan dasar hukum yang kuat, BUMDes memiliki legitimasi untuk menjalankan kegiatannya dengan aman dan berkelanjutan. Inilah yang membuat BUMDes mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi dan menjadi pilar penting dalam pembangunan desa.
Baca Juga: Open Recruitment Pendamping Desa 2025 : Kapan di Buka ? Simak Cara Daftar, Syarat, dan Gajinya !
Dasar Hukum BUMDes yang Perlu Anda Ketahui
Ada beberapa aturan yang menjadi dasar hukum BUMDes, semuanya memberikan landasan bagi operasional dan pengelolaan BUMDes. Berikut adalah penjelasan lengkapnya:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU ini adalah dasar awal yang mengatur desentralisasi dan memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola aset dan potensi wilayahnya. Melalui UU ini, desa diberi hak untuk membentuk BUMDes sebagai bentuk kemandirian ekonomi.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan BUMDes. Dalam pasal-pasalnya, diatur bagaimana desa memiliki hak untuk membangun dan mengelola badan usaha demi kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum ini juga memperjelas bahwa BUMDes adalah bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
PP ini lebih spesifik mengatur operasional BUMDes, termasuk aspek kelembagaan, pengelolaan keuangan, dan tata cara pelaporan. PP ini memberikan panduan yang detail agar BUMDes dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
Permendesa ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan fokus pada teknis pelaksanaan. Melalui regulasi ini, pemerintah desa mendapatkan arahan konkret dalam mendirikan dan mengelola BUMDes sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.
5. Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja
Pasal ini memberikan penguatan lebih lanjut terhadap BUMDes dengan memasukkan badan usaha ini sebagai entitas resmi yang diakui oleh hukum. Dengan adanya pasal ini, BUMDes memiliki fleksibilitas untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk investor.
Mengapa Dasar Hukum BUMDes Sangat Penting?
Dasar hukum BUMDes bukan sekadar dokumen administratif; ia adalah pelindung yang memberikan kepastian hukum bagi operasional BUMDes. Berikut adalah alasan mengapa dasar hukum ini penting:
- Legitimasi Operasional: Dengan dasar hukum, BUMDes memiliki wewenang resmi untuk menjalankan usahanya.
- Kepastian Hukum: Melindungi BUMDes dari potensi sengketa hukum yang dapat mengganggu operasional.
- Mendorong Investasi: Dasar hukum yang jelas meningkatkan kepercayaan investor untuk bermitra dengan BUMDes.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Regulasi membantu memastikan pengelolaan keuangan dan operasional yang transparan.
Tantangan dalam Implementasi Dasar Hukum BUMDes
Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi BUMDes di lapangan sering kali menghadapi kendala, seperti:
- Kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang regulasi.
- Minimnya sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan BUMDes.
- Tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Dasar Hukum BUMDes adalah fondasi yang memberikan kekuatan dan legitimasi bagi operasional Badan Usaha Milik Desa. Melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, hingga pasal dalam UU Cipta Kerja, BUMDes mampu berkembang.