Undang-Undang tentang Desa bahkan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah dan masyarakat desa, untuk mengelola sendiri anggarannya.
Lebih lanjut, desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa, termasuk untuk memberdayakan BUMDes.
BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
“BUMDes bisa bergerak di berbagai bidang seperti penyediaan sembako, pasar desa, pengelolaan produk pertanian, wisata desa dan sebagainya”.
BUMDes diharapkan bisa tampil sebagai lembaga yang mampu menyelamatkan perekonomian desa. Melalui berbagai usaha yang dikelola, BUMDes diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di desa dan menambah pendapatan masyarakat desa.
Untuk memperkokoh eksistensi BUMDes diperlukan berbagai hal, seperti konsolidasi internal, membangun kemitraan dengan pelaku ekonomi di desa, perusahaan swasta, serta BUMD/BUMN.
“Dengan keinginan dan tekad yang kuat, BUMDes akan bisa terus berkiprah meskipun memiliki banyak keterbatasan baik dari sisi sumberdaya manusia maupun permodalan”.